Home > Uncategorized > Satpol PP Menjelma Jadi Angkatan Kelima

Satpol PP Menjelma Jadi Angkatan Kelima

qJakarta- Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang akan mempersenjatai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan senjata api membangkitkan lagi memori bangsa ini kepada ide Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima yaitu buruh dan tani dipersenjatai.

Ketika itu, dengan alasan untuk memperkuat kedaulatan NKRI dalam rangka mengantisipasi perang dengan Malaysia dalam operasi Dwikora dan juga operasi Trikora yang merupakan upaya perebutan Irian Barat dari tangan Belanda, PKI mengusulkan agar dibentuk Angkatan Kelima yang anggotanya adalah buruh dan tani yang telah dipersenjatai.

Ide tersebut sontak menimbulkan prokontra di tubuh rezim Soekarno, terlebih bagi kalangan TNI khususnya Angkatan Darat (AD). Para perwira tinggi (pati) AD saat itu mencurigai, Angkatan Kelima akan dijadikan alat PKI untuk mengambil alih kekuasaan.

Angkatan Kelima pada akhirnya tidak sempat dibentuk oleh Soekarno, namun pasukan embrio Angkatan Kelima sempat dikirim ke Kalimantan Utara untuk menjalankan misi konfrontasi dengan Malaysia. Pasukan itu diberi nama Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku).

Setelah meletusnya peristiwa G30SKPI, pemerintah membatalkan rencana pembentukan Angkatan Kelima dan para buruh tani yang sudah kadung dilatih dan dipersenjatai akhirnya ditumpas sendiri oleh TNI.

Nah, berkaca dari ide pembentukan Angkatan Kelima oleh PKI tersebut sangatlah wajar muncul kekhawatiran jika Satpol PP dilengkapi senjata api. Meski senjata api tersebut tidak menggunakan peluru tajam, namun tetap saja kekhawatiran itu bermunculan.

Walaupun mudharat Satpol PP dipersenjatai tidak seperti kehadiran Angkatan Kelima yang mengancam stabilitas negara apalagi sampai merebut kekuasaan, namun penyelewengan dan penyalahgunaan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Satpol PP bisa memicu terjadinya keresahan dan kerusuhan sosial.

Oleh karena itulah, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) Djoko Suyanto menilai pemberian senjata api kepada Satpol PP sangatlah berbahaya. Dia menilai lebih banyak mudharat daripada manfaatnya jika Satpol PP dibekali senjata api.

“Lebih tinggi azas mudharatnya daripada manfaatnya,” ungkapnya usai peluncuran buku Non Profit Organization (NPO) Sector Domestic riview & Seminar Sektor NPO di Indonesia, Jakarta, Rabu (7/7)

Sehubungan dengan itu, Djoko pun meminta Mendagri tidak memberlakukan hak istimewa tersebut. Sebab banyak penolakan dari masyarakat dan juga dikhawatirkan bukannya menciptakan ketertiban malah menyulut kerusuhan.

“Kalau saran saya kepada Mendagri untuk tidak memberlakukan dulu itu. Belum siap, banyak mudharatnya pemakaian oleh Satpol PP,” katanya.

Suara penolakan terhadap rencana Satpol PP dibekali senjata api paling keras dari gedung rakyat. Ketua DPR Marzukie Ali menolak keras ide tersebut.

Merujuk pada rekam jejak Satpol PP yang kerap melakukan kekerasan terhadap warga sipil dipastikan dengan senjata api kekerasan lebih banyak terjadi. “Jangan dipersenjatai, apalagi dengan senjata yang mematikan, yang penting senjatanya akhlak saja,” kata Marzuki

Wakil Ketua Komisi II DPR Teguh Juwarno menganalogikan, Satpol PP yang dilengkapi senjata api akan berlagak seperti koboi jalanan.

Psikologi anggota Satpol PP yang kerap labil dan belum bisa menahan emosi diyakininya akan bersikap brutal saat melakukan penertiban.

“Itu kebijakan yang gegabah, artinya sama dengan mempersiapkan Satpol PP menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Nanti bisa-bisa jadi koboi di jalanan,” ujar Teguh.

Lebih lanjut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta agar Mendagri merevisi Permendagri No. 26 Tahun 2010 tentang penggunaan senjata api bagi anggota Satpol PP.

Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan Satpol PP akan dilengkapi senjata api. Namun senjata api tersebut tidak menggunakan peluru tajam.

“Penggunaan senjata api sudah diatur dalam PP 6/2010 yang kemudian kita tindak lanjuti dengan Permendagri. Di situ memang dibolehkan menggunakan senjata api tetapi tidak peluru tajam,” terangnya di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (6/7).

Pasal 24 PP 6/2010 menyebutkan untuk menunjang operasional, Satpol PP dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Polri.

Menurut Mendagri, penggunaan senjata bagi anggota Satpol PP tidak sembarangan dan harus melalui prosedur yang ketat. Pemberian senjata harus melalui proses seleksi dan dengan izin dari kepolisian.

Selain itu, Satpol PP juga menerima pendidikan, pelatihan dan pemberian bimbingan dari mendagri, gubernur dan bupati/wali kota tentang penggunaan senjata.

Semoga setelah mendengar suara-suara penolakan, Mendagri mau merevisi bahkan mencabut Permendagri No 26 Tahun 2010 tersebut. Sebab jika tetap dipaksakan, bukannya menciptakan ketertiban justru Satpol PP malah akan mengganggu ketertiban. (mah)

Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: