Home > Uncategorized > Arogansi Komisi III DPR

Arogansi Komisi III DPR

KOMISI bukan sekadar alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Namun, komisi itulah sesungguhnya ibarat jantung dewan. Denyut nadi DPR sangat bergantung pada baik-buruknya kinerja wakil rakyat di komisi.

Itulah sebabnya, menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, komisi mengambil alih tiga tugas utama dewan dalam hal legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan tugas itu, komisi dapat mengadakan rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili menteri/pimpinan lembaga.

Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 juga memberikan koridor yang sangat jelas bagi anggota dewan dalam membangun relasi dengan eksekutif. Koridor itu ialah anggota dewan wajib menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain.

Kewajiban menjaga etika dan norma itulah yang sering dilupakan anggota dewan. Anggota DPR tidak lagi menjunjung tinggi etika dan norma sehingga kesan yang muncul adalah arogansi. Anggota DPR sering berbuat suka-suka tanpa ada landasannya.

Arogansi dan suka-suka itulah yang mewarnai penolakan Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono pada 27 September. Rapat kerja itu sudah diagendakan.

Hanya, pada 22 September, Mahkamah Konstitusi memutuskan Hendarman Supandji tidak sah lagi menjabat jaksa agung. Kemudian, pada 24 September, Presiden memberhentikan Hendarman Supandji sebagai jaksa agung dan mengangkat Wakil Jaksa Agung Darmono menjadi pelaksana tugas jaksa agung. Itu artinya, Darmono sudah resmi menjadi jaksa agung sekalipun cuma pelaksana tugas.

Adalah tidak beralasan Komisi III DPR menolak rapat kerja dengan Darmono. Tidak satu pun ayat dalam undang-undang yang tidak membolehkan DPR mengadakan rapat kerja dengan pelaksana tugas jaksa agung.

Lebih konyol lagi, Komisi III DPR beranggapan bahwa Darmono tidak bisa menjawab pertanyaan anggota dewan yang bersifat strategis terkait dengan kebijakan kejaksaan. Itu adalah anggapan yang sangat melecehkan kemampuan seorang pelaksana tugas jaksa agung. Lebih jauh lagi, sadar atau tidak sadar, Komisi III DPR telah melecehkan Presiden yang sudah menunjuk Darmono sebagai pelaksana tugas jaksa agung.

Mestinya, siapa pun yang ditunjuk Presiden memangku tugas sebagai pemimpin Korps Adhyaksa, Komisi III DPR tidak mempunyai hak untuk menolaknya. Penolakan Komisi III yang membidangi hukum itu lebih memperlihatkan kesombongan yang sembrono dan membabi buta.

Jauh lebih terhormat bagi Darmono untuk tancap gas membenahi kejaksaan daripada meladeni Komisi III DPR yang gila hormat. Toh, kehormatan komisi hukum itu sebenarnya hanya tinggal remah-remah.

Darmono mesti segera melanjutkan penyidikan kasus korupsi Sisminbakum dengan tersangka mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra dan mantan Komisaris PT Sarana Rekatama Dinamika Hartono Tanoesoedibjo.

Kasus Sisminbakum itulah yang memunculkan polemik legalitas Hendarman Supandji sebagai jaksa agung. Setelah persoalan legalitas tuntas, mestinya tak ada lagi kendala untuk mengusut kasus tersebut. Itulah ujian sesungguhnya bagi Darmono, bukan menghadiri rapat di Komisi III DPR.

Posted with WordPress for BlackBerry.

Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: